Tuesday, August 31, 2010

Rumah Ibadah dan Hal-hal yang Tak Selesai

Hari ini baca twit-nya @NitaSellya yang mengutip @barijoe: "soal Ahmadiyah menteri agama turun tangan. soal konflik mengenai rumah ibadah agama lain bungkam". Tadinya sih cuma iseng merespons bahwa Ahmadiyah memang urusannya Menteri Agama, sementara konflik rumah ibadah - meskipun obyeknya berkaitan dgn agama - lebih merupakan urusan Dinas Tata Kota. Tetapi... setelah keisengan itu, gw jadi browsing2 tentang konflik rumah ibadah ini. Dan menemukan emotional push buat nulis entry baru setelah baca blog ini ;-)

Tahu kan, gw paling alergi kalau baca argumen yang cacat pikir, yang seolah2 logis padahal penuh prasangka dan/atau dilandasi dasar pengetahuan yang tidak memadai? Argumen asal jeplak! Dan posting, maupun komentar2 di comsys-nya, menurut gw termasuk argumen seperti itu. Dimulai dari argumen pembukanya:

Apa mereka tidak sadar ya, kalau masjid mau tidak pakai ijin, mau lebih dari enam di satu RT, tidak ada yang segel. Kalau alasannya berisik, apa ada yang protes kalau corong speaker Toa setel kaset sampai subuh? Kalau alasannya kristenisasi, apa ada yg nuduh islamisasi kalau masjidnya ada 10 di satu RT? Apa ada yang protes kalau syiar dan dakwah terang -terangan mulai dari bagi-bagi daging kurban sampai wakaf Quran, tidak ada yang marah.

Entah sampai kapan penganut agama yang mengaku damai dan toleran ini sadar? Apa sampai Tuhan memberikan gempa dan tsunami lagi supaya tidak ada satupun rumah ibadah berdiri?


Hehehe... gw gak akan bahas deh, kalimat penutupnya yang tendensius itu ;-). Gw juga nggak akan bahas juga ceracauan tentang syiar/dakwah terang2an dengan Wakaf Al Quran ;-) Gw anggap saja itu ketidaktahuan seorang rekan non-Muslim, bahwa ada syarat2 yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima wakaf. Dan khususnya tentang Wakaf Al Quran, seperti disitir di situs ini, target penerima wakaf Al-Quran ini adalah yayasan-yayasan Islam, Masjid dan Mushola, Majlis Taklim yang memang layak untuk menerimanya. Jadi dijamin nggak ada islamisasi di sini... hehehe... Al Quran ini nggak dibagi2 kepada mereka yang non-muslim kok ;-) Jangan takut ;-)

Gw lebih tertarik ngebahas sisi statistiknya aja, yang dijabarkan di kalimat pembuka ;-)

Uhmmm... gw belum pernah dengar sih ada mesjid sampai 6 di satu RT, apalagi sampai 10. Tetapi anggaplah si penulis blog memang punya datanya, dan bukan asal jeplak secara emosional. Pertanyaan gw: so what? Jika ijin diberikan kepada mereka, sementara ijin yang sama tidak diberikan untuk membangun SATU gereja saja, apakah itu berarti diskriminasi?

Hmmm... kalau kita berpegang pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 atau 8/2006 sih sah2 aja. Dalam Pasal 14 ayat 2, jelas dikatakan kok bahwa syarat pendirian rumah ibadah adalah (a) Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dan (b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa.

Dengan fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas muslim, apalagi di Pulau Jawa yang kepadatan penduduknya tinggi, mendapatkan 45 keluarga batih yang akan menggunakan mesjid di satu RT bukan hal yang susah. Apalagi kalau keluarga itu bukan keluarga batih; ada bapak/ibu/mertua/tante/oom/anak/mantu yang juga sudah punya KTP. Kuota KTP 90 orang pengguna rumah ibadah mungkin hanya butuh 15 - 20 keluarga saja :) Masih dengan fakta mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dukungan 60 orang juga menjadi lebih mudah didapat.

Hal ini menjadi sulit bagi umat beragama lain, contohnya Kristen atau Katholik. Mereka butuh wilayah cakupan yang lebih besar untuk berhasil mengumpulkan 90 orang pengguna. Menjadi lebih sulit lagi karena aliran dalam Kristen itu banyak. Masing2 aliran punya detail ritual ibadah yang berbeda, sehingga butuh gereja sendiri2. Nggak bisa berbagi gereja secara permanen.

Akibatnya, jika di satu RW bisa nemu 100 keluarga Muslim (yang berarti punya 200 - 600 KTP calon pengguna mesjid, dan bisa bikin 2 - 7 mesjid), mungkin baru bisa nemu 20 keluarga Kristen di satu kelurahan. Harus menggalang KTP dari lokasi yang lebih luas lagi, mungkin kecamatan atau kotamadya, untuk mendapatkan 90 KTP calon pengguna gereja.

Lebih repot lagi ketika dari 20 keluarga itu yang 5 keluarga gerejanya HKBP, yang 7 Gereja Baptis, yang 4 Gereja Kristen Jawa, dan sisanya gereja2 lain. Tentunya akan butuh radius yang lebih luas lagi sekedar untuk membuat satu gereja.

Dan di sinilah potensi konflik muncul ;-)

Ingat kan, ada Pasal 14 Ayat 2 bagian B? Tentang harus mendapatkan dukungan dari minimal 60 penduduk sekitar? Dengan sebaran umat di radius yang sangat luas, berarti akan sulit menemukan radius kecil yang bersedia "ketempatan" suatu bangunan yang tidak akan mereka pergunakan. Sulit menemukan masyarakat yang OK saja daerahnya akan didatangi ratusan orang2 setidaknya 1 hari seminggu.

Memang, orang Indonesia adalah masyarakat toleran; yang dengan gampangnya nutup jalan kalau ada perkawinan/kematian. Tapi jangan lupa: orang Indonesia ini adalah masyarakat yang sama dengan mereka yang memasang penghalang jalan di kompleksnya agar mobil2 yang tidak dikenal tidak merusak aspal mereka ;-) So... adalah sesuatu yang wajar (dan tidak sepenuhnya rasis) ketika masyarakat tidak mendukung berdirinya sebuah rumah ibadah yang akan digunakan oleh orang2 tak dikenal di tempat mereka.

Sampai di sini, gw masih melihat bahwa penolakan terhadap pendirian gereja sebagai reaksi yang normal (dan tidak sepenuhnya rasis). Dan masih bisa mengerti - meskipun tidak ikut mendukung apalagi berperan serta aktif - dalam aksi penutupan gereja.

Nah, kalau begitu, apa dong win-win solution yang bisa ditawarkan? Apakah kalau begitu biarin aja umat non-Muslim keleleran dimana2 tanpa rumah ibadah? Apakah kita harus menghalangi mereka beribadah, hanya karena mereka tersebar di kantong2 pemukiman?

Gw terpikir satu solusi yang mungkin bizarre, tetapi bukan tak mungkin terjadi - jika pemerintah mau menjalankan tugasnya sesuai Pasal 14 ayat 3: dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Semacam ide lebih sederhana, dan lebih prakmatis, daripada jabaran opini ini.

Konsep bizarre ini gw namanya: Church Center ;-)

Iya, gw tahu bahwa kalau masing2 aliran dalam Kristen/Katholik mau bikin gerejanya sendiri2, maka pemenuhan syarat Pasal 14 ayat 2 huruf a itu sulit sekali. Apalagi Pasal 14 ayat 2 huruf b! Tetapi... jika mereka mau bersatu padu menggalang dukungan untuk membuat satu gereja saja, maka kesulitan itu dapat dikurangi (dan mudah2an berkurang secara signifikan).

Lho??? Gimana caranya bikin satu gereja??? Kan ritual ibadahnya lain2!!!

Ntar dulu... :-)

Kita bikin gedung gerejanya satu saja, tapiiiiiii....... tingkat lantainya banyak! Jadi konsepnya kayak gedung kantoran gitu. Masing2 kongregasi/aliran bisa dapat beberapa lantai. Kalau kita bisa bikin satu Church Center segede Pacific Place, atau Mal Taman Anggrek, atau Grand Indonesia, di setiap kotamadya, mosok sih problem tidak teratasi?

Lho, nanti jadinya lebih gampang dong nge-bom gereja, kalau semuanya di Church Center??

Gw pikir malah lebih sulit dong! Karena malah akan lebih mudah menjaga keamanan di satu lokasi besar daripada di beberapa lokasi terpisah. Jadi, dari segi keamanan, Church Center lebih aman.

Lha, emangnya gampang dapat tanah segede Grand Indonesia?

Yaaah... enggak sih ;-) Susah! Tanah mahal... hehehe.... Tapi, di situlah peran serta pemerintah sesuai Pasal 14 ayat 3 diperlukan. Tugas merekalah menentukan dan memfasilitasi berdirinya Church Center. Dan gw yakin pemerintah bisa melakukannya, kalau mereka mau. Kan tinggal konversi peruntukan tanah aja! Daripada tanah2 semua jadi mal, mendingan sebagian didedikasikan untuk rumah ibadah kan?

Tapiiii... kalau satu kotamadya cuma ada satu Church Center, sebagian umat akan kesulitan dong mencapainya?

Yaaah... itu memang satu masalah sih. Tapi... let's face it. Kita2 ini kalau mau ke mal, seberapa jauh juga dijabanin. Yakin bahwa umat tidak akan melakukan hal yang sama demi beribadah? Gw sih yakin, kalau keimanannya kuat, hal ini akan dilakukan. Jadi, kalau mereka tidak melakukannya, itu masalah keimanan yang gak kuat ;-)

Masih ada yang keberatan dengan usul ini?

Hmmm... mungkin ada yang mikir bahwa ini bentuk lain dari diskriminasi terhadap minoritas. Nggak adil, karena kalau Muslim bisa bikin mesjid dimana2, sementara kaum minoritas harus berada di satu lokasi. Mirip seperti ghetto jaman holocaust dulu!

Well... untuk yang ini, gw terpaksa bilang bahwa keadilan itu juga harusnya proporsional. Tidak sama rata sama rasa ;-) Gw rasa jabaran mengenai keberatan masyarakat "ketempatan" gedung yang tidak akan dipakainya juga merupakan sebentuk ketidakadilan. Sudah dibayangkan bahwa jalanan di lokasi pemukiman mereka akan lebih cepat rusak karena setidaknya seminggu sekali didatangi ratusan orang dari tempat lain?

Sebagai catatan, di negeri2 yang muslimnya bukan mayoritas, bikin mesjid juga sama susahnya kok. Bahkan di beberapa negara yang gw kunjungi, mesjid terdekat bisa jadi adanya di kota lain. Masih ingat kan, belum lama ini Hamburg menyegel sebuah mesjid? Alasan resminya sih karena dicurigai itu tempat rekrutmen Al Qaeda, tapi... kalau menurut gw sih, tangkap saja rekruternya. Nggak perlu nutup mesjidnya juga kan ;-)?

So, apa yang gw ajukan ini mungkin memang bukan yang ideal, tetapi bukan berarti diskriminasi :-) Ini sebentuk keadilan yang proporsional.

***

Konsep ini adalah konsep tatakota kedua yang gw jabarkan di blog ini. Sebelumnya, gw pernah menyinggung tentang ide bahwa motor harus dilarang atau dijadikan satu2nya transportasi ;-) Emang sih, di situ singgungannya bernada nyindir... tetapi.... setidaknya itu beberapa langkah lebih maju daripada pemerintah Jakarta yang baru sekarang2 mikirin pembatasan motor.

Kalau konsep Church Center atau derivat2nya kelak dikembangkan juga oleh pemerintah... hmmm... kayaknya gw layak ya, jadi ahli tata kota? HAHAHAHA....

---------
Credit Title:
Judul posting dimodifikasi dari bukunya Goenawan Mohammad yang berjudul "Tuhan dan Hal-hal yang Tidak Selesai". Gw merasa judulnya pas banget untuk dipinjam... karena posting ini membahas hal-hal tidak selesai yang berkaitan dengan beribadat kepada Tuhan ;-)

Friday, August 27, 2010

Menunggu Perot

Mencermati kasus terkini pertikaian antara Indonesia dan Malaysia, pikiran gw melayang pada posting gw beberapa bulan yang lalu. Unus pro omnibus. Mungkin sudah waktunya ada karya baru: "Menunggu Perot" ;-)

Perot adalah tokoh dalam posting gw beberapa bulan lalu ini. Si Unus yang melakukan segalanya untuk para Omnibus. Tetap dengan jalur hukum yang formal, tetapi juga menyiapkan sebagai clandestine operation sebagai Plan B. Jadi tidak cuma melulu mengirim surat keberatan ke Kemlu. Dan clandestine operation-nya tetap taktis, terencana dengan baik, tidak terpengaru ide bizarre dari orang lain seperti menggunakan TKI sebagai amunisi. Terus terang, menarik pulang TKI sebagai bentuk protes terhadap Malaysia adalah ide yang menurut gw konyol. Eh, nggak malu apa, mau pakai TKI sebagai senjata? Setelah selama ini kalau TKI diperas sana-sini kalau pulang ke Indonesia, dan bantuan lama banget datangnya kalau ada TKI yang bermasalah?

Perot juga gw pilih karena berima dengan Godot. Itu membuat "Menunggu Perot" tambah cocok menjadi parodi dari "Menunggu Godot". Sebuah cerita tentang penantian terhadap si Perot, tokoh penyelamat yang akan membebaskan kita dari semena2an tetangga yang ngeselin. Penantian yang sia2, karena dari hari ke hari tak kunjung muncul. Atau lebih tepat dari kasus ke kasus tak kunjung muncul. Sementara para Vladimir dan para Estragon masih tetap menunggu entah sampai kapan

VLADIMIR: We'll hang ourselves tomorrow. (Pause.) Unless Godot comes
("Waiting for Godot" - Act 2)

Perot, juga merupakan metafora yang pas untuk mengingatkan mengenai apa yang akan terjadi pada kita jika cerita terus bergulir bak "Menunggu Godot", hingga tirai pertunjukkan tertutup kembali.

VLADIMIR: Well? Shall we go?
ESTRAGON:
Yes, let's go.

They do not move.
("Waiting for Godot" - Act 2)

Jangan tergesa berpikir bahwa jika mereka tak bergerak, maka semua OK. Tak bergerak, bisa jadi karena mereka tak bisa bergerak. Apalagi jika mulutnya perot, bisa jadi itu adalah gejala stroke.

Dan stroke dapat terjadi akibat menahan geram yang terlalu lama.

[Kata Jamil Ayahnya Ara di Facebooknya, mari kita kirim teroris ke sana. Tapi kata istrinya, teroris di sini mah belajarnya juga di sana... ntar malah bisa2 jadi reunian. Atau kopdar. Atau bukber. Tapi kalau gw masih mau menunggu cerita bergulir. Bersikap seperti Vladimir dan Estragon. Semoga memiliki akhir cerita yang lebih baik. Mari kita menunggu Perot :-)]

Tuesday, August 17, 2010

Kasturba

Salah satu fragmen dalam film pemenang 8 Oscar, Gandhi, menggambarkan istri Gandhi menangis meratap di hadapan suaminya. Kala itu Gandhi, yang baru berusia pertengahan 30-an, sudah menjalankan prinsip Brahmacharya; sebagai konsekuensinya ia hidup selibat, menahan dorongan2 seksual agar dapat lebih mencintai orang lain secara murni. Kasturba, istri yang dinikahi Gandhi dengan perjodohan khas India, tentu menangis karena sekarang bukan saja nafkah lahirnya yang diingkari, melainkan juga nafkah batin.

Jika saja Kasturba muslim, menikah di KUA, tentu ini adalah alasan yang tepat untuk menceraikan suaminya. Dulu salah satu pasal yang ditandatangani suaminya saat ijab kabul adalah janji bahwa kalau 6 bulan lamanya istri tidak digauli, otomatis si istri bisa mendapatkan talak satu kan ;)? Tetapi Kasturba bukan muslim. Dan gw nggak tahu apakah dalam pernikahan Hindu India tersedia pilihan seperti itu juga. Yang jelas, Kasturba tetap mendampingi suaminya... hingga akhirnya meninggal dalam pelukan suaminya. Meski tanpa nafkah lahir batin lagi.

Buat gw, Kasturba ini contoh perempuan yang kuat :) Boleh saja ia tetap mendampingi suaminya hingga akhir hayat karena tidak punya pilihan untuk bercerai. Namun... gw percaya bahwa dia punya keikhlasan luar biasa terhadap nasib. Dan keikhlasannya itu yang membuat ia bisa bertahan hingga 38 tahun kemudian mendampingi suaminya - bukan saja sebagai istri, melainkan sebagai rekan perjuangan. Kasturba meninggal di pelukan suaminya ketika mereka berdua sama2 dipenjara.

Kasturba memiliki keikhlasan luar biasa yang membuatnya mampu MEMILIH untuk berdamai dengan nasibnya bersuamikan pejuang kemanusiaan seperti Gandhi yang menempatkan segalanya - termasuk keluarga - di bawah kepentingan orang banyak, dan malah menyesuaikan diri sebaik2nya dengan peran itu. Padahal, jelas... Gandhi yang didampingi hingga akhir hayatnya adalah Gandhi yang berbeda dari suami yang dinikahinya.

Gw jadi pingin menulis tentang Kasturba, perempuan kuat yang terhalang oleh bayang2 Gandhi, setelah seorang teman kuliah, Yen, membuka polemik di status FB-nya :-)

*eh, sebenarnya Yen gak bikin polemik sih... hehehehe... Cuma karena gw baca, jadilah polemik. Gw kan punya kemampuan menggolakkan percakapan damai menjadi sebuah polemik... HAHAHAHA...*

Pada awalnya Yen menceritakan sebagai berikut:

Br mengenal sekelumit kehidupan seorg aktivis besar di negeri ini...demi org byk hrs mengabaikan anak semata wayangnya...."pilihan hidup sy adlh mengurus org byk..." katanya. What's on your mind about it??

Yang kemudian, setelah gw keluarkan jurus2 mazhab siletiyah gw, diperjelasnya menjadi berikut:

@ Maya...hrsnya kata mengabaikan itu, gw kasi tanda kutip dulu kali yee...Tp seneng bgt ada ulasan darimu :)). Blh kita bahas lagi ya.....Gw kasi verbatim aja ya...

Anak:" sy pengen ayah saya py wkt sedikit aja buat saya. Ayah sy baik buat... org byk tp tdk baik buat keluarganya. Sy nanti py suami tdk mau spt ayah saya"...

Istr:i" sy udah capek berdebat dgn suami sy, lbh baik beliau sy wakafkan aja buat org byk drpd sy stress & sakit2an trs menerus"...

Suami: "sy terlahir& digariskan Allah buat org byk. & sy memang lbh memilih hidup utk org byk ..mslh anak biar urusan istri sy aja." .

Sang Mertua prnh menampar si aktivis itu, saat istrinya sakit berat & hrs dirawat dirs selama 1 thn. anaknya sempat diurus di suatu lembaga sosial sblm diambil alih oleh keluarga besar istrinya. Anak br tau si aktivis itu ayahnya saat duduk di bangku SD krn jarang pulang & wktnya lbh byk di lapangan memimpin Demo & keluar negeri cari dukungan utk perjuangannya. Tdk akan nelpon kalo bukan anak atau istrinya yg nelpon. Saat si istri sakit, dokter memvonis usia beliau hy tinggal bbrp bulan saja krn smpt dirawat di ICU hampir 3 bln dgn bobot badan hampir sama dgn anak usia 6 thn. Kejadian itu 2 thn yg lalu...

Alhamdulillah sang istri msh sehat & bs melangsungkan kehidupannya kyk semula & bs menjalankan bisnisnya utk menafkahi keluarga & membiayai perjuangan suaminya. Sempat minta cerai, tp krn pertimbangan anak beliau cabut gugatannya. Tp istrinya mengakui "saya bs sembuh & tetap hidup hingga saat ini, krn banyaknya doa dr org2 yg hidupnya diperjuangkan suami saya "... he..he...jd panjang dech..

Hehehe... tanggapan atas status Yen ini seragam: menistakan si aktivis yang menterlantarkan amanah Tuhan terbesar. Beberapa mengimbuhinya dengan tuduhan bahwa kesilapan atas ketenaran dan uang adalah alasan hingga si aktivis berbuat seperti itu. Semua seragam, kecuali - seperti biasa - tanggapan gw ;-)

Pada awalnya, gw berargumen bahwa semua orang punya pilihan. Demikian pula si aktivis, demikian pula anak dan istrinya. Seperti kata Leo Tolstoy dalam kalimat pertama Anna Karenina, "Happy families are all alike, every unhappy family is unhappy in their own way". Gw melihat bahwa as a part of one big happy family, we don't have the right to judge the unhappiness of one unhappy family. Because we don't understand their unique unhappiness.

Gw berargumen juga bahwa Gandhi mengalami hal yang sama: perjuangan kemanusiaannya juga dibangun atas "penderitaan" keluarganya. Bahwa dulu Gandhi juga punya pilihan antara tetap menjadi suami/ayah yang baik serta menafikan kesewenangan di sekitarnya, atau mengutamakan rakyat banyak dengan menomorsekiankan keluarganya. Gandhi memilih yang kedua, dan ternyata trade-off yang dia bayarkan terbayar lunas dengan perubahan yang ia buat. Kalau dulu Gandhi memilih yang pertama, Kasturba dan anak2nya akan memiliki ayah dan suami yang baik.... namun dunia akan kehilangan tokoh sebesar Gandhi :-)

Tetapi seiring perjalanan polemik, fokus gw bergulir. Ini bukan tentang Gandhi. Ini tentang Kasturba. Tentang kemampuan perempuan sebagai istri dan ibu untuk memilih :-)

Apakah si aktivis ini punya idealisme yang sama seperti Gandhi? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang jelas si istri punya posisi yang sama dengan Kasturba, dan jelas mengambil pilihan yang berbeda :-) Kasturba memilih untuk ikhlas menerima Gandhi yang sudah berubah, dan sebagai konsekuensinya ia menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri new Gandhi. Istri sang aktivis? Ia tidak berani memilih :-) Ia ingin mendapatkan semuanya; tetap ingin keluarganya "utuh" dengan nggak berani bercerai, tapi nggak bisa ikhlas menerima peran sebagai istri aktivis yang dinomorduakan. Maunya suaminya tetap seperti suami2 pada umumnya yang mendahulukan keluarga. Jengkel dengan kegiatan suaminya yang menomorsekiankan keluarga, namun menjustifikasi kesembuhannya berkat doa orang2 yang ditolong suaminya.

Menurut gw, si istri sama bersalahnya dengan si aktivis yang menjadi suaminya dalam kasus ini. Sama menterlantarkan anaknya ;-) Hanya saja, sang suami mentelantarkan anak secara fisik, sementara si istri menterlantarkan anak secara mental dengan ketidakberaniannya memilih. Kalau dia berani memilih untuk mengakhiri pernikahannya sejak dulu, si anak mungkin tidak pernah harus diurus lembaga sosial. Kalau si istri berani mengambil keputusan untuk ikhlas menjalani peran sebagai istri dari pria yang "tidak biasa", mungkin tidak harus ada perdebatan panjang, tidak harus makan hati hingga masuk RS karena sakit berat, dan sudah bisa fokus membiayai anak dengan usahanya sendiri sejak dulu.

There. I said it. Si istri sama bersalahnya dengan si aktivis terhadap si anak :-)

Seorang komentator di status FB Yen menanyakan pada gw: apakah kita rela jika suami/istri kita berlaku seperti si aktivis?

Well, sebenarnya pertanyaan ini menurut gw out-of-context... hehehe... Toh ini adalah pembicaraan tentang si aktivis dan keluarganya, lepas dari nilai2 pribadi kita. Namun, akhirnya tetap gw jawab juga dengan: kalau suami gw berlaku seperti itu, sudah dari kemarin2 gw usir dari rumah ;-) And I mean it! Wong kemarin dia ngeyel ke luar kota padahal Nara dirawat di RS aja gw omel2in kok! Apalagi kalau macem2... hehehe... Untungnya bapaknya Nara masih sadar diri untuk memangkas perjalanan dinasnya dan gantian jaga anak di RS ;-)

Gw bukan perempuan sekuat Kasturba yang memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, se-absurd apa pun pilihan hidup suaminya ;-) Tetapi gw juga bukan perempuan seperti istri si aktivis yang nggak berani mengambil resiko, namun tetap menggantang asap suaminya berubah. I know for sure that life is not a fairy tale, babe ;-) Pada suatu titik kita harus berani untuk memilih.

Dan ketika kita tidak berani untuk memilih, maka kita punya andil kesalahan terhadap dampak yang terjadi :-) So, jangan "Milli Vanilli mode: ON" ;-) [Don't] blame it on the rain ;-)