Saat ngobrolin tentang Abepura, seorang teman mengajukan keluhan menarik. Isinya kurang lebih begini:
| Gw rasa ada yang salah di level komandan. Coba lo bayangkan menghadapi Gw mengerti mungkin ada ketakutan dari komandan bahwa kasus ini akan seperti " Kebiasaan berpikir worst case scenario (skenario yang terburuk) ini yang kurang di Ini hanya keluh kesah keperihatinanku saja melihat kondisi yang ada di Papua. |
Well.. gw sama prihatinnya dengan dia tentang kasus Abepura. Biarpun I’m not a big fan of the police corps, rasanya sedih juga melihat nyawa yang terbuang sia2. Tentang anak yatim dan janda2 baru yang ditinggalkan. Gw sendiri terbayang bagaimana ngerinya para almarhum polisi itu; tanpa senjata lengkap harus menghadapi
Namun, berbeda dengan teman gw itu, gw cenderung tidak menganggap kasus ini kesalahan komandan. Gw lebih melihatnya sebagai the right decision on the wrong situation.
Gw gak tahu banyak tentang militer atau kepolisian. Tapi gw percaya bahwa yang namanya top priority adalah keselamatan warga sipil. Demonstran di Abepura, biarpun bersenjata, adalah warga sipil. Oleh karena itu sudah sepantasnya komandan tidak memperbolehkan anak buahnya membawa peluru tajam. Jika teman gw bicara tentang memproduksi janda dan anak yatim baru, sebenarnya membawa peluru tajam pun tidak menghindarkan suatu keadaan buruk. Seperti teman gw bilang sendiri: membawa peluru tajam bisa menimbulkan “
So.. gw sangat setuju bahwa dalam menghadapi kasus ini komandan hanya mengizinkan membawa peluru karet dan rotan. Bagaimanapun, keselamatan warga sipil harus didahulukan. This is the right decision.
Tapi.. masalahnya… the right decision diaplikasikan pada the wrong situation. Warga sipil yang dihadapi bukan lagi warga sipil yang manis; mereka adalah kumpulan orang2 kecewa, orang2 frustrasi, orang2 yang tidak lagi dapat berpikir jernih. Dengan demikian, paradox lah yang terjadi: suatu keputusan yang benar, malah menimbulkan hasil yang tidak benar.
So.. kalau menurut gw, memang udah gak bisa quick solution lagi. Gak bisa lagi kita berpikir di tahap superficial seperti yang diajukan teman gw: berangkat dari titik bahwa serdadu selalu dihadapkan dalam situasi “kill or to be killed”, sehingga harus dibekali alat membela diri. Alat membela diri dan alat membunuh itu bedanya hanya segaris tipis. Senjata yang sama akan menjadi alat pembunuh atau alat pemberi hidup di tangan orang yg berbeda. Siapa yang jamin kalo dikasih senjata lantas mereka akan menggunakannya sebagai alat membela diri, bukan alat pembunuh?
Makanya… menurut gw kita harus mundur lagi ke belakang. Ke akar masalah ini. Kenapa
Gw pikir… memang sudah waktunya orang2 yang berwenang mengambil keputusan mempelajari hal yang paling mendasar: belajar “mendengar” dan “berempati”. Kalau saja keluhan mereka didengar, bahkan diantisipasi sejak jauh2 hari, mungkin sekali mereka tidak menjadi kecewa dan beringas. Jika mereka tidak menjadi kecewa dan beringas, polisi tidak perlu diturunkan untuk mengamankan keadaan. Dan jika polisi tidak perlu diturunkan untuk mengamankan keadaan, komandan tidak harus mengambil keputusan boleh/tidak boleh membawa peluru tajam. Everybody will be happy, and there would not be any victims.