Sunday, November 16, 2008

How to Read UUP... without Getting Mad about It

OK, ternyata UUP masih happening. Tempo edisi 10 November 2008 masih membahasnya. Kirain udah basi, tergulung berita tentang kemenangan Obama dan eksekusi mati Amrozy cs ;-) Dan karena masih happening, gw publikasikan deh draft yang sempat gw bikin tentang ini.

Gw termasuk nggak terlalu peduli UUP disahkan atau tidak. Gw nggak akan mati2an membela kalau ada yang ingin membatalkan pengesahannya, dan kemudian menggantinya dengan UUP yang lebih baik, karena gw melihat UUP ini belum sempurna. Tapi gw juga nggak akan mati2an ikut berjuang minta pengesahannya dibatalkan, karena gw melihat UUP ini (dengan segala ketidaksempurnaannya) sebagai langkah pertama yang bagus.

Ya, karena cara gw membaca dan meletakkan UUP ini [mungkin] berbeda dengan banyak orang, maka gw nggak melihat UUP ini sebagai ancaman terhadap keberagaman budaya. Gw bahkan melihatnya sebagai semacam garansi keamanan dalam berbudaya dan bermasyarakat. Pasal2nya multi-tafsir? Nggak juga tuh. Pasal2 itu menjadi multi-tafsir jika kita membaca UUP seperti soal matematika: urut dari depan ke belakang... hehehe... Dimana bagian pertama menjadi bagian yang paling penting, dan kalau nggak jelas harus berhenti di sana ;-)

Emang gimana sih gw membacanya?

Hmm... yang jelas, gw meletakkan UUP ini dalam konteks kegunaannya. Jadi, gw selalu melihat UUP ini sebagai instrumen untuk menyelesaikan perbedaan nilai budaya masyarakat - dimana nilai2 itu berpotensi menimbulkan benturan2 budaya, sehingga memperbesar potensi konflik. Itu hal mendasar yang selalu gw camkan di kepala gw.

Jika pornografi adalah delik aduan (= dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari yang merasa dirugikan), maka gw akan mulai membaca UUP ini dari Pasal 22. Kenapa? Karena Pasal 22 ini adalah pembatasan hak dan wewenang seorang penggugat. Secara spesifik Pasal 22 sudah menyebutkan bahwa hak dan wewenang masyarakat hanya melaporkan/menggugat suatu tindak yang dianggapnya pornografi, atau menyosialisasikan UUP/melakukan pembinaan terhadap bahaya dan dampak pornografi. Malah, pada Pasal 22 ayat 2, lebih ditegaskan lagi bahwa sosialisasi dan pembinaan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Jadi, tidak seperti banyak orang lainnya, gw tidak nyolot dengan Pasal 22 ini - apalagi menganggapnya membuka kemungkinan sweeping ;-) Justru, menurut gw, pasal ini memberikan kepastian hukum bahwa yang sewenang2 melakukan tindakan sweeping dapat kita mintai pertanggungjawaban secara hukum.

Lha, kalau memberi kepastian hukum, kenapa yang dibilang harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab hanya menyosialisasikan UUP dan membina terhadap dampak/bahaya pornografi saja? Kenapa menggugat dan melaporkannya tidak? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh seorang teman untuk "menyadarkan" gw bahwa gw buta kalau tidak melihat UUP ini sebagai kesewenang2an ;-) Bukannya melek, gw malah ngetawain dia... hehehe... Sebab, menurut gw pertanyaan ini konyol! Melaporkan dan menggugat itu sudah pasti dilakukan dengan bertanggung jawab ;-) Kalau si A merasa si B melakukan pornografi, dan dia melaporkan/menggugatnya, pasti laporan/gugatan si A itu diajukan pada pihak ketiga yang berwenang. Tidak ada interaksi antara si A dengan si B secara langsung yang dapat menimbulkan tindakan tidak bertanggung jawab, kan ;-)?

Beda dengan jika si A berusaha menyosialisasikan UUP kepada si B, atau berusaha membina si B tentang bahaya/dampak pornografi. Dalam membina/menyosialisasikan, si A pasti berinteraksi langsung dengan si B, dan itu rentan terhadap tindakan tidak bertanggung jawab. Si A bisa saja terprovokasi (meskipun si B tidak bermaksud memprovokasi), dan menjadi gelap mata. Makanya harus ditekankan bahwa tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Get it ;-)?

Jadi jangan dibaca sebagai terbalik, bahwa pemerintah sengaja hanya menekankan tanggung jawab pada sebagian pasal. Sengaja membuka peluang tindakan anarki ;-)

***

Karena di kepala gw sudah tercamkan bahwa UUP ini adalah instrumen untuk menyelesaikan benturan kebudayaan, yang terbayang oleh gw adalah UUP ini muncul saat ada dua atau lebih orang/kelompok berserikat dan berkumpul berbeda pendapat tentang perilaku seseorang/sekelompok orang. Kita sebut saja si B sering melakukan suatu perilaku yang bisa dianggap pornografi oleh sebagian orang.

Naaah... siapa pun yang pernah melihat si B berperilaku seperti ini, dan merasa berkeberatan, berhak untuk melaporkan si B kepada pihak yang berwajib. Dasar pelaporannya adalah Pasal 5 - 12. Boleh pilih pasalnya yang mana, yang penting bisa menjelaskan kenapa menganggap tindakan itu adalah pornografi. Darimana batasan pornografinya? Ya gunakan Pasal 1 dan Pasal 4.

The infamous Pasal 1 butir 1 itu kan bunyinya jelas:

Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Banyak yang bilang bahwa Pasal 1 butir 1 ini nggak jelas. Menurut gw, ini sudah terang benderang seperti bintang di langit gelap ;-). Kita bahas ya ;-)

Mereka yang nggak setuju dengan UUP mengatakan bahwa kata "dapat membangkitkan hasrat seksual" itu ambigu. Apa yang dapat membangkitkan hasrat seksual pada tiap orang berbeda. Pendapat mereka betul ;-) Tapi tidak tepat dijadikan argumen ;-) Sebab, kalau kita menggugat seseorang dengan dasar "materi seksual yang dapat membangkitkan hasrat seksual", maka kita harus membuktikan bahwa materi itulah yang membangkitkan hasrat seksual. Kita harus dapat membuktikan bahwa bukan manusianya yang mudah terbangkitkan.

Pernah baca peringatan di bungkus rokok? Bunyinya "Merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan, dan janin". Kenapa peringatan itu ada di tiap bungkus rokok? Jawabannya: ya karena sudah terbukti secara signifikan bahwa rokok dapat membuat si perokok impoten. Apakah semua yang merokok jadi impoten? Tentu tidak, karena banyak faktor yang bisa membuat seseorang tidak impoten walaupun merokok. Apakah semua yang tidak merokok pasti tidak impoten? Nggak juga, karena ada faktor2 lain yang menyebabkan impotensi. Tapi yang jelas, kalau sekelompok orang kondisinya disamakan, maka terbukti secara signifikan bahwa resiko impotensinya berbanding lurus dengan jumlah rokok yang diisap.

Jadi, menurut gw, argumen bahwa "dapat membangkitkan hasrat seksual" ini ambigu adalah argumen yang lemah. Kalau ada yang menggugat bahwa perilaku si B (atau si B ditangkap karena dituduh perilakunya) dapat membangkitkan hasrat seksual, maka harus ada pembuktiannya toh ;-)? Tinggal diujikan laboratoris aja, apakah perilaku yang dipermasalahkan ini memang secara signifikan dapat membangkitkan hasrat seksual ;-)

Gimana ngukurnya? Hmmm.... kalau untuk cowok, salah satu alternatifnya adalah menggunakan Erection Hardness Scale ;-) Gampang toh ;-)? Tentu samplingnya harus bener ya! Jangan sampai pakai EHS, tapi sample-nya penderita impotensi ;-)

Tapi gw rasa kecil kemungkinannya kita harus melakukan pengukuran untuk membuktikannya. Karena, dalam Pasal 4 sudah dengan jelas dipersempit mengenai hal2 apa yang dianggap pornografi (=dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai2 kesusilaan). Di luar hal2 yang disebutkan itulah yang lantas menjadi dispute.

Ada seorang teman yang memberikan pertanyaan kritis: kalau misalnya gw bikin kalender gambar cewek cantik seksi dan cowok macho seksi berpakaian lengkap, tapi posisinya kurang anonoh, bisa dituduh pornografi nggak? Kan nggak termasuk yang disebut di Pasal 4.

Hehehe... kalau menurut gw sih, kalau yang mau digugat itu sudah jelas tercantum di Pasal 4, berarti dasar gugatan kita sudah kuat. Tapi kalau nggak tercantum di Pasal 4, kita masih bisa pakai batasan di Pasal 1. Seperti contoh kalender porno ini. Walaupun tidak tercantum dalam hal yang jelas dilarang dalam Pasal 4, tapi masih terbuka kemungkinan untuk membuktikan bahwa kalender ini dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai2 kesusilaan.

Menurut gw emang nggak mungkin mencantumkan SEMUA hal yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai2 kesusilaan di Pasal 4. Nanti malah jadi terlalu spesifik. Biarlah agak terbuka seperti ini, sehingga membuka ruang untuk pembuktian dan pembelaan. Kita baru belajar mengatur pornografi. Kalau pornografi ini diletakkan dalam Johari Window, maka posisinya masih di daerah gelap (unknown - not known to self, not known to others). Jalan masih panjang untuk berada di daerah terbuka (arena - known to self, known to others). Apalagi karena pornografi tidak senyata pembunuhan, tentu butuh waktu untuk kita sama2 belajar.

Undang-undang itu bukan harga mati kan? Selalu bisa dikeluarkan undang-undang baru untuk merevisinya.

***

Bagian kedua dari the infamous Pasal 1 yang sering dipermasalahkan adalah kata "melanggar nilai2 kesusilaan dalam masyarakat". Umumnya orang mempertanyakan: nilai kesusilaan masyarakat yang mana yang mau dipakai di Indonesia? Bukankah ini ambigu, memecah belah, karena masing2 masyarakat punya nilai susila yang berbeda?

Hmmm... karena gw melihat UUP ini sebagai instrumen peredam konflik, maka gw melihatnya adalah: nilai kesusilaan yang dipakai adalah nilai kesusilaan dalam masyarakat tempat terjadinya gugatan tersebut. Jadi... UUP ini tidak menggunakan nilai masyarakat tertentu sebagai benchmark nasional (seperti yang dituduhkan padanya), melainkan mengembalikan suatu dispute pada nilai masyarakat tempat terjadinya.

So, buat gw, UUP ini berguna untuk menyelesaikan gugatan [misalnya] seorang Aceh jika ada seorang rekan perempuan Bali berkemben di Lhoksemauwe sana. Di daerah istimewa Serambi Mekah yang kuat menjunjung nilai2 syariah Islam, terlihat rambutnya saja sudah dapat dikatakan melanggar nilai2 kesusilaan. Apalagi kalau bagian dada, kan? Nah... apa orang sepropinsi nggak boleh protes, nggak boleh merasa tidak nyaman, dengan alasan kebhinnekaan?

Lha, tapi ... jadinya kasihan dong si perempuan Bali itu? Dianggap sebagai kriminal? Bisa dipenjarakan?

Belum tentu! Alasan pertama, berkemben kan tidak termasuk materi seksualitas buatan manusia? Meskipun dapat dianggap melanggar nilai2 kesusilaan [masyarakat Aceh], tapi belum bisa dianggap pornografi karena hanya memenuhi sebagian syarat. Alasan kedua, kalaupun (ingat: KALAUPUN) dianggap sebagai pornografi, masih ada Pasal 14 yang menjamin bahwa penggunaan material seksualitas diperbolehkan untuk hal yang berkaitan dengan seni/budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional.

Dengan demikian, meskipun di Aceh, kalau orang Bali mau ke pura dengan baju tradisional yang [mungkin] kurang sesuai dengan nilai kesusilaan Aceh pun, orang Aceh nggak bisa protes. Apalagi kalau di Bali sendiri ;-) Kecuali kalau orang Bali itu nggak bisa menunjukkan bahwa hal itu penting bagi ritual keagamaan/adatnya ya :-) Kalau alasannya cuma karena biasanya juga dandan begitu di rumahnya, yaaah... kita kembali ke peribahasa: di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan ;-)?

Jadi, alasan penolakannya apa sih? Alasan ketersinggungannya dimana?

Seorang teman dengan gegap gempitanya mengajukan argumen: kalau gitu, orang Bali juga boleh protes dong, kalau ada orang Aceh datang ke Kuta pakai jilbab? Hmmm... menurut gw, ini argumen konyol dan kekanak2an ;-) Menampakkan bagian dada adalah pelanggaran kesusilaan di Aceh, tapi... apakah mengenakan pakaian tertutup adalah pelanggaran kesusilaan di Bali ;-)? Jika ya, OK, boleh2 aja masyarakat Bali menggugat turis yang berhijab. Tapi... setahu gw, di Bali sih berpakaian tertutup tuh bukan pelanggaran kesusilaan ya ;-) Dan cuma anak kecil yang kalau dilarang sesuatu lantas cukup naif membalas dengan melarang juga - tanpa peduli konteksnya ;-)

***

Setelah gw bolak-balik baca UUP ini, lantas membaca tebaran posting di blogosphere, gw sampai pada kesimpulan berikut mengenai alasan2 penolakan UUP:
  • Satu, karena punya trust issue dengan sistem peradilan Indonesia dan DPR, sehingga undang-undang ini dilihat sebagai bahan baru untuk pungli dan korupsi - atau setidaknya merupakan upaya kompromi dengan sekelompok masyarakat tertentu
  • Dua, karena punya kecurigaan bahwa UUP ini adalah upaya pemaksaan ideologis sekelompok masyarakat pada skala nasional
  • Tiga, karena punya ketakutan terhadap sekelompok massa tertentu yang senang bertindak sebagai polisi moral. Bahkan ketakutannya sudah meningkat menjadi ketakutan bahwa sekelompok massa ini adalah bala tentara untuk pemaksaan ideologis berskala nasional ;-)
  • Empat, karena kurang mampu membaca dokumen panjang tertulis secara holistik, apalagi dengan bahasa hukum ;-) Sehingga sering jump to conclusion atas kata2 yang ada di beberapa pasal ;-)

Keempat hal ini yang menurut gw adalah sumber utama penolakan terhadap UUP. Bukan isi UUP-nya itu sendiri ;-) Buktinya, gw bisa menerima UUP sebagai sesuatu yang baik tanpa harus menjadi bagian dari "sekelompok masyarakat" yang "dituduh" ingin melakukan "pemaksaan ideologis" (duh!). Isi UUP-nya masih dapat gw terima dengan nalar ;-)

Dan kalau gw sendiri sih lebih khawatir dengan trust issue, anxiety, serta jump to conclusion ini. Bukan dengan isi UUP-nya sendiri ;-) Kalau kita sudah hidup dengan saling curiga, apalagi diimbuhi dengan ketidakmampuan membaca secara holistik, maka... perpecahan kebhinnekaan justru lebih mungkin terjadi.

Bukan UUP-nya yang akan memecah kebhinnekaan, melainkan kesalingcurigaan kita ;-)

------
Catatan Penting: Aceh dan Bali gw ambil sebagai contoh, karena menunjukkan benturan budaya yang cukup besar. Semoga tidak ada yang merasa terserang ;-)