Wednesday, April 18, 2007

Rame-rame Mencerca IPDN

UPDATE 20 April 2007:

Setelah mencermati komentar teman2 di topik ini, plus merenungkan kembali emotional push-nya Nirwana, gw punya usulan petisi baru. Urutan poin menunjukkan prioritas.

  1. Usut tuntas segala bentuk kekerasan di STPDN/IPDN sejak pertama berdiri, sekaligus dengan jaringannya dalam pemerintahan. Tegakkan hukum tanpa basa basi. Ini poin paling penting, dan kalau sudah dipenuhi, nomor 2 dan nomor 3 boleh dinego ;-)
  2. Tetapkan UU bahwa pemerintahan sipil berbeda dari militer, sehingga tidak ada alasan bahwa calon PNS harus mengikuti pendidikan dasar/pelatihan dasar semi-militer atau bahkan mengangkat mantan militer sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian tidak ada alasan mengangkat bintara atau tamtama sebagai camat ;-)
  3. Bolehlah bubarkan IPDN. Tapi, supaya efektif, sekaligus nyatakan IPDN sebagai institusi terlarang, dan tandai KTP semua alumninya dengan Eks IPDN yang membuat mereka tidak bisa jadi Pegawai Negeri. Dengan demikian semua sumber budaya kekerasan terbasmi.

Semoga lebih efektif daripada sekedar menutup IPDN ;-) Ada yg berminat menandatangani ;-)? Tapi bentar, mau nanya Dodol Surodol dulu caranya bikin online petition yang datanya bisa di-clean up. Supaya vote dari orang2 yang tulus mendukung nggak bercampur baur dengan junkers, dan kalau bisa sih satu orang satu vote saja.

BTW, poin 1 & poin 3 pada petisi asli tuh redundant atau kontradiktif ya? Bukannya kalo poin 1 (Bubarkan IPDN) sudah dipenuhi, berarti poin 3 (Stop anggaran khusus dan ikatan dinas bagi siswa IPDN) sudah tidak perlu lagi? Wong sekolah udah bubar, murid mana lagi yg mesti dikasih anggaran khusus & ikatan dinas ;-)?

------------------

Dari kemarin2 gw memang tidak membahas IPDN. Udah banyak yang ngebahas, di tiap blog ada, gak ada perlunya juga gw nulis kecuali kalo gw bisa nemu angle yang beda ;-). Lagipula, emotional push gw tidak ke situ. Memang, belasungkawa dan simpati gw ada terhadap para orang tua almarhum praja yang kehilangan buah hatinya. Tapi.. gw sih juga nggak ikut euforia untuk rame2 menandatangani petisi pembubaran IPDN.

Wadehel mengajukan 5 alternatif alasan orang tidak mau menandatangani petisi pembubaran. Katanya: Demi Indonesia kok dibilang konyol! Rame2, yang lain juga memberikan pendapat serupa. Kalimatnya macem2, tapi semua senada: kalau punya hati, perasaan, dan kepedulian, maka akan ikut tanda tangan. Demi Indonesia. Agar tidak ada lagi kampus yang mendiamkan kekerasan.

Hmm.. pendapat mereka nggak salah sih. Kalau punya hati, perasaan, dan kepedulian, memang salah satu alternatifnya adalah ikut tanda tangan petisi. Tapi akan jadi gak pas ketika logikanya dibalik: kalau tidak ikut tanda tangan, berarti tidak punya hati, perasaan, dan kepedulian ;-)

Kebetulan, gw termasuk yang mempertanyakan apakah hati, perasaan, dan kepedulian harus ditunjukkan dengan menandatangani petisi. Lebih jauh lagi gw mempertanyakan: apakah menandatangani petisi pembubaran IPDN adalah demi Indonesia dan demi nyawa anak bangsa.

Alasan gw?

Gw sangsi bahwa IPDN itu adalah inti masalah. Menurut gw, IPDN hanyalah sebuah simtom. Dan.. ibarat penyakit, kita harus menyembuhkan penyebabnya. Bukan sekedar menghilangkan simtomnya. Kalau cuma menghilangkan simtom sih, nggak akan menyembuhkan. Nah, kalau kita peduli pada seseorang yang sakit, mana yang lebih kita utamakan: menghilangkan simtom atau mengobatinya tuntas? Ribut supaya simtomnya segera hilang, atau take time untuk menelaah lebih lanjut supaya pengobatannya lebih tepat guna?

Nah.. sekarang sih gw juga belum punya obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit bangsa. Tapi setidaknya gw sudah mendiagnosa hal sebagai berikut: pertama, apakah pendidikan militer yang (pastinya keras) salah? Kedua, apa perlunya sebuah sekolah yang mencetak PNS (pegawai negeri sipil) dididik dengan cara militer? Menurut gw, dua hal ini yang lebih penting untuk kita telaah demi Indonesia, daripada ribut mendukung petisi pembubaran IPDN.

Yang pertama, apakah pendidikan militer yang keras (secara fisik) salah? Ya, pendidikan itu salah jika dilihat dari sudut pedagogik. Tapi.. kalau dilihat dari sudut militer, nggak sepenuhnya salah. Tentara itu kan tugas utamanya berperang membela negara. Dia harus siap secara fisik berperang dan ditangkap musuh. Supaya bisa berperang dan lolos dari musuh, dia harus tangkas dan punya endurance tinggi. Kalau terpaksa ditangkap musuh, dia harus tahan disiksa untuk tidak ”buka mulut” pada kesempatan pertama. Memang ada aturan2 perang yang sudah disepakati dalam Konvensi Jenewa. Tapi.. let’s face it! Konvensi Jenewa disepakati dalam keadaan damai, in our realm. Sementara perang.. war has their own realm, which we might consider it as a twilight zone. Bahkan Penjara Guantanamo Bay saja membuktikan bahwa dalam realisme perang tuh human right adalah a fancy fantasy. Dalam keadaan damai bisa teriak2 human right, tapi dalam keadaan perang, itu cuma jadi kenangan terindah doang ;-)

Dalam realisme ketentaraan, memang harus ada komando yang pasti. They have to follow the order, not question it. Bahaya banget kalo ada anak buah yang punya kreativitas dan inisiatif tinggi. Militer bukan advertising agency, man! Satu orang saja tidak padu, rusak seluruh strategi perang. Mereka tidak harus suka, tidak harus hormat pada komandan. Mereka harus patuh. Titik.

Kalau kemudian ada casualty of [playing] war seperti di IPDN ini, well, hal ini memang tidak benar. Harus dikecam. Harus diberi sanksi. Dan seperti dalam ketentaraan, yang dikenai hukuman adalah seluruh jajaran dari komandan sampai anak buah yang paling kroco. Tapi membubarkan IPDN? Well.. itu berkaitan dengan pertanyaan kedua ;-)

Pertanyaan kedua, seperti gw tulis di atas, adalah: apa perlunya sebuah sekolah yang mencetak PNS dididik dengan cara militer?

So.. boleh2 saja sih, IPDN sekarang dibubarkan. Namun, kalau inti masalahnya tidak diperbaiki, ya sami mawon. Kalau tetap ada aturan (langsung atau tidak langsung) bahwa negara ini harus diatur dengan cara militer, maka biarpun IPDN ditutup nantinya kita tetap akan mendapatkan Camat2 yang ”lulusan pendidikan ala militer”.

Menurut gw, tidak pada tempatnya sekolah sipil dididik secara militer. Sipil itu tugasnya beda dengan militer. Mereka tidak dididik untuk menghadapi perang. Jadi, kenyataan bahwa ada sekolah ala militer bagi calon PNS saja [harusnya] sudah bikin alis naik 2 cm. Apa perlunya, nanti tugasnya administratif kok dididik militer? Emangnya kalau nanti ngetik data penduduk sampai lumutan perlu daya tahan menghadapi siksaan fisik? Perlu daya tahan menghadapi gebukan dan tendangan? Hehehe.. memang kantor Camat di Indonesia seperti tempat tinggal fakir2 India di kartun2 ya? Yang kursinya pakai paku2 ;-)?

So.. boleh2 saja sih, IPDN sekarang dibubarkan. Namun, kalau inti masalahnya tidak diperbaiki, ya sami mawon. Kalau tetap ada aturan (langsung atau tidak langsung) bahwa negara ini harus diatur dengan cara militer, maka biarpun IPDN ditutup nantinya kita tetap akan mendapatkan Camat2 yang ”lulusan pendidikan ala militer”. Cumaa.. kalau dulu mereka lulusan IPDN, mungkin sekarang Camat2nya adalah pensiunan Bintara atau Tamtama (eh.. nggak harus jadi Perwira kan ya? Kalo udah Perwira jatahnya jadi Walikota atau jadi Gubernur dong, bukan sekedar Camat?).

Nggak selesai juga masalahnya, kan? Malah sekarang mungkin tambah parah: mereka mendapatkan pendidikan militer yang (menurut gw) tidak kalah kerasnya DAN punya akses terhadap senjata ;-) Tinggal nunggu kesempatan yang tepat, akan bermunculan oknum2 yang menekan rakyat ;-) Semakin rendah posisi seseorang, setahu gw, akan semakin besar kemungkinannya untuk melakukan pecking order lho ;-)

Nah.. mau menutup IPDN? Monggo saja ;-) Mungkin memang aksi simpati dibutuhkan untuk menunjukkan belasungkawa kita kepada para almarhum praja dan keluarga yang ditinggalkannya.

Tapi menutup IPDN dengan alasan demi Indonesia, demi anak bangsa, .. think twice ;-)

Gw sih lebih setuju IPDN direstrukturisasi total, lha wong untuk jadi Camat gak perlu "tahan banting" (note: "banting" di sini tolong dibaca secara harafiah ya) kok ;-) Lagian.. nggak usah ditutup ntar IPDN juga gulung tikar sendiri kalo udah terkenal jadi kampus horor ;-) Dan yang begini nih urusan antara Menteri Pendidikan dan .. nggak tahu, IPDN ini dibawah kementrian apa sih? Hankam? Atau apa? .. Yang jelas, kayaknya nggak perlu deh Presiden yg dibawa2. Kalo semua2 harus ditangani Presiden, ngapain dia punya segitu banyak asisten di kabinetnya ;-)?

- Written with my deepest condolence towards the departed young souls and their family. May they become the martyrs who let us see the chronic problem in this country -