Saturday, February 18, 2006

Maklum

Sejak sekitar setahun lalu, motor2 (baik ojek maupun pribadi) di lingkungan UI Salemba memang mulai tidak tertib. Dengan santainya mereka masuk dari pintu keluar, yaitu pintu terkanan yg terletak antara Mesjid ARH dan Pasar Kenari. Mungkin karena jalan keluar itu paling dekat dengan lembaga2 UI, dimana karyawannya paling banyak. So, it is logical kalau mereka menggunakannya sebagai shortcut. Jalan keluar itu memang cukup lebar, lebih dari cukup untuk 1 mobil lebar sekalipun, dengan demikian motor2 yg masuk tidak terlalu mengganggu mobil2 yg keluar. Mungkin karena alasan itu, pihak UI sendiri belum pernah mengambil tindakan atas pelanggaran aturan ini. Apa salahnya sedikit maklum? Toh tidak terlalu mengganggu, dan bukankah yang masuk lewat itu juga anggota civitas academica juga?

Kemakluman ini backfire ketika beberapa minggu ini Mesjid ARH direnovasi. Pintu keluar itu ditutup untuk akses kendaraan pengangkut material, dan jalan keluar kendaraan dialihkan ke pintu tengah depan FKG. Jalan alternatif itu ribet dan sempit, karena memang tidak dirancang untuk digunakan sebagai jalur keluar. Tak pelak lagi, kalau sebuah mobil bertemu dengan sebuah motor, salah satu harus mengalah mundur. Ini bukan waktunya lagi untuk memaklumi pelanggaran pintu masuk. Dan kalau bicara ideal, harusnya semua motor (ojek maupun pribadi) sadar untuk tidak pakai shortcut lagi. Masalahnya, apakah semua pihak menyadarinya? Pengalaman gw menunjukkan: tidak.

Kemarin mobil gw bertemu dengan sebuah ojek yang (lagi2) menggunakan jalan keluar yg sempit itu sebagai shortcut. Berhubung gw gak pernah mau ngalah kalau untuk masalah prinsip, apalagi yang menyangkut right or wrong, gw gak mau mundur walaupun sebenernya gw bisa. Instead, gw masukkan gigi ke netral, menarik rem tangan, dan dengan senyum manis duduk santai sambil terus mendengarkan celotehan Rico Ceper dan Bedu di 88.0FM.

“Mundur dikit, Bu. Biar kita lewat dulu,” kata si tukang ojek.

“Nggak mau, Bang. Abang aja yang mundur. Ini kan jalan keluar, bukan jalan masuk. Kalau Abang mau masuk, pintunya yg sebelah sana,” jawab gw ngeyel sambil menunjuk ke arah pintu masuk.

“Mundur dikit kenapa sih? Pelit amat! Dasar orang kaya! Mentang2 punya mobil, nggak mau ngalah sama orang miskin!” maki si tukang ojek dengan nyolotnya.

Asli! Gw speechless se-speechless2-nya! Lha, siapa yang salah, coba? Jelas2 itu jalan keluar dan dia melanggar aturan! Kok malah nyolotan dia daripada gw?

Swear, kalau nurutin naluri Klingon gw, gw udah mau teriak “Pahtk!” aja sama si tukang ojek itu. Tapi untung si penumpang sadar diri, segera turun dari ojek, bayar, dan nyuruh ojek itu keluar aja. Plus ada satpam yang datang dan lihat stiker parkir bertuliskan DOSEN di mobil gw ;-)  *Hey, I don’t abuse any power here, the sticker is a given LEGAL accessories in my car ;-)*  sehingga gw bisa keluar kampus tercinta tanpa insiden berdarah.

Sepanjang jalan ke kantor, gw baru bisa mikir: iya ya, belum tentu juga si tukang ojek itu ngerti bahwa dia melanggar aturan. Dari kacamatanya dia, selama ini boleh kok lewat pintu keluar. Dengan demikian dia merasa sama berhak dengan gw untuk memakai jalan alternatif itu sebagai jalan masuk. Memang benar bahwa di pintu jalan alternatif itu dituliskan DILARANG MASUK. Tapi.. bukankah selama ini di pintu keluar utama juga ada tulisan yang sama dan mereka boleh masuk seenaknya? Tidak heran juga sih kalau kemudian dia menganggap gw sekedar belagu; suatu bentuk arogansi “kaum borjuis” terhadap “kaum proletar”.

Atau mungkin juga sebenarnya dia tahu bahwa dia melanggar peraturan, dan bahwa selama ini orang2 lain sekedar memaklumi. Tapi instead of merasa berterima kasih terhadap pemakluman itu, dia merasa bahwa memang kewajiban orang lain (dalam hal ini pihak UI dan pengguna jalan keluar) untuk memaklumi dirinya. Self pity, perasaan kasihan terhadap kemalangan hidupnya membuat dia merasa orang2 lain (yang lebih “beruntung”) harus mau ngalah terhadap dirinya. Toh mereka sudah lebih beruntung, jadi kewajiban mereka untuk memaklumi yang kurang beruntung.

Entahlah, gw sendiri belum bikin penelitian tentang itu, hehehe.. Tapi kalau hipotesa gw sih cenderung yang kedua: self-pity. Ini rasanya lebih nyambung dengan konsep umum di “masyarakat kolektif” seperti Indonesia. Masyarakat individualis mengkondisikan penghuninya untuk compete to survive, or die. Sementara budaya kolektif sebenernya mengajarkan kita untuk untuk lebih tepa selira, mangan ora mangan kumpul, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat.. (apa lagi ya yg dulu disebut di PMP dan PSPB, jauh sebelum ada pelajaran PPKN ;-)?) Kepada kita sejak kecil diajarkan bahwa yang terpenting adalah menjaga harmoni. Menjaga keselarasan. Orang2 yg berada dalam titik ekstrim ketidakberuntungan, yang berada pada titik yg bisa merusak harmoni, adalah victim yang harus ditolong oleh orang2 yg berada di dikotomi sebaliknya. Got it? Prinsip keselarasan mengajarkan bahwa yg lebih beruntung punya kewajiban menolong yang kurang beruntung, dan yang kurang beruntung punya hak untuk ditolong yang lebih beruntung.

Prinsip yang bagus! Very ethical. Dan kalau dijalankan dengan baik, gw yakin akan menjaga keselarasan dgn baik. Masalahnya, apa yg terjadi sekarang seolah2 sebuah paradox. Kalau benar musyawarah-mufakat dan gotong royong itu ada, bukankah kondisi yang bisa membuat seseorang merasa menjadi victim itu bisa terhindarkan? Toh, at the slightest possibility of creating that condition, there would be someone (or something) comes to the rescue. Entah dengan menjadi fasilitator untuk musyawarah-mufakat atau untuk bergotong royong menanggulangi terbentuknya kondisi itu. Jadi, kalau sekarang terjadi self pity, tentu ada sesuatu yang salah kan?

Ah, nggak tahu juga ya dimana salahnya. Jangan2 yang namanya gotong royong dan tepa selira itu sekarang sudah direduksi artinya menjadi “memaklumi pelanggaran peraturan atas nama belas kasihan atau menjaga keselarasan”. Sayang sekali, karena dengan demikian yang terjadi adalah represi terhadap masalah yang justru akan menimbulkan masalah laten yang lebih besar.