Tuesday, August 31, 2010

Rumah Ibadah dan Hal-hal yang Tak Selesai

Hari ini baca twit-nya @NitaSellya yang mengutip @barijoe: "soal Ahmadiyah menteri agama turun tangan. soal konflik mengenai rumah ibadah agama lain bungkam". Tadinya sih cuma iseng merespons bahwa Ahmadiyah memang urusannya Menteri Agama, sementara konflik rumah ibadah - meskipun obyeknya berkaitan dgn agama - lebih merupakan urusan Dinas Tata Kota. Tetapi... setelah keisengan itu, gw jadi browsing2 tentang konflik rumah ibadah ini. Dan menemukan emotional push buat nulis entry baru setelah baca blog ini ;-)

Tahu kan, gw paling alergi kalau baca argumen yang cacat pikir, yang seolah2 logis padahal penuh prasangka dan/atau dilandasi dasar pengetahuan yang tidak memadai? Argumen asal jeplak! Dan posting, maupun komentar2 di comsys-nya, menurut gw termasuk argumen seperti itu. Dimulai dari argumen pembukanya:

Apa mereka tidak sadar ya, kalau masjid mau tidak pakai ijin, mau lebih dari enam di satu RT, tidak ada yang segel. Kalau alasannya berisik, apa ada yang protes kalau corong speaker Toa setel kaset sampai subuh? Kalau alasannya kristenisasi, apa ada yg nuduh islamisasi kalau masjidnya ada 10 di satu RT? Apa ada yang protes kalau syiar dan dakwah terang -terangan mulai dari bagi-bagi daging kurban sampai wakaf Quran, tidak ada yang marah.

Entah sampai kapan penganut agama yang mengaku damai dan toleran ini sadar? Apa sampai Tuhan memberikan gempa dan tsunami lagi supaya tidak ada satupun rumah ibadah berdiri?


Hehehe... gw gak akan bahas deh, kalimat penutupnya yang tendensius itu ;-). Gw juga nggak akan bahas juga ceracauan tentang syiar/dakwah terang2an dengan Wakaf Al Quran ;-) Gw anggap saja itu ketidaktahuan seorang rekan non-Muslim, bahwa ada syarat2 yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima wakaf. Dan khususnya tentang Wakaf Al Quran, seperti disitir di situs ini, target penerima wakaf Al-Quran ini adalah yayasan-yayasan Islam, Masjid dan Mushola, Majlis Taklim yang memang layak untuk menerimanya. Jadi dijamin nggak ada islamisasi di sini... hehehe... Al Quran ini nggak dibagi2 kepada mereka yang non-muslim kok ;-) Jangan takut ;-)

Gw lebih tertarik ngebahas sisi statistiknya aja, yang dijabarkan di kalimat pembuka ;-)

Uhmmm... gw belum pernah dengar sih ada mesjid sampai 6 di satu RT, apalagi sampai 10. Tetapi anggaplah si penulis blog memang punya datanya, dan bukan asal jeplak secara emosional. Pertanyaan gw: so what? Jika ijin diberikan kepada mereka, sementara ijin yang sama tidak diberikan untuk membangun SATU gereja saja, apakah itu berarti diskriminasi?

Hmmm... kalau kita berpegang pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 atau 8/2006 sih sah2 aja. Dalam Pasal 14 ayat 2, jelas dikatakan kok bahwa syarat pendirian rumah ibadah adalah (a) Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dan (b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa.

Dengan fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas muslim, apalagi di Pulau Jawa yang kepadatan penduduknya tinggi, mendapatkan 45 keluarga batih yang akan menggunakan mesjid di satu RT bukan hal yang susah. Apalagi kalau keluarga itu bukan keluarga batih; ada bapak/ibu/mertua/tante/oom/anak/mantu yang juga sudah punya KTP. Kuota KTP 90 orang pengguna rumah ibadah mungkin hanya butuh 15 - 20 keluarga saja :) Masih dengan fakta mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dukungan 60 orang juga menjadi lebih mudah didapat.

Hal ini menjadi sulit bagi umat beragama lain, contohnya Kristen atau Katholik. Mereka butuh wilayah cakupan yang lebih besar untuk berhasil mengumpulkan 90 orang pengguna. Menjadi lebih sulit lagi karena aliran dalam Kristen itu banyak. Masing2 aliran punya detail ritual ibadah yang berbeda, sehingga butuh gereja sendiri2. Nggak bisa berbagi gereja secara permanen.

Akibatnya, jika di satu RW bisa nemu 100 keluarga Muslim (yang berarti punya 200 - 600 KTP calon pengguna mesjid, dan bisa bikin 2 - 7 mesjid), mungkin baru bisa nemu 20 keluarga Kristen di satu kelurahan. Harus menggalang KTP dari lokasi yang lebih luas lagi, mungkin kecamatan atau kotamadya, untuk mendapatkan 90 KTP calon pengguna gereja.

Lebih repot lagi ketika dari 20 keluarga itu yang 5 keluarga gerejanya HKBP, yang 7 Gereja Baptis, yang 4 Gereja Kristen Jawa, dan sisanya gereja2 lain. Tentunya akan butuh radius yang lebih luas lagi sekedar untuk membuat satu gereja.

Dan di sinilah potensi konflik muncul ;-)

Ingat kan, ada Pasal 14 Ayat 2 bagian B? Tentang harus mendapatkan dukungan dari minimal 60 penduduk sekitar? Dengan sebaran umat di radius yang sangat luas, berarti akan sulit menemukan radius kecil yang bersedia "ketempatan" suatu bangunan yang tidak akan mereka pergunakan. Sulit menemukan masyarakat yang OK saja daerahnya akan didatangi ratusan orang2 setidaknya 1 hari seminggu.

Memang, orang Indonesia adalah masyarakat toleran; yang dengan gampangnya nutup jalan kalau ada perkawinan/kematian. Tapi jangan lupa: orang Indonesia ini adalah masyarakat yang sama dengan mereka yang memasang penghalang jalan di kompleksnya agar mobil2 yang tidak dikenal tidak merusak aspal mereka ;-) So... adalah sesuatu yang wajar (dan tidak sepenuhnya rasis) ketika masyarakat tidak mendukung berdirinya sebuah rumah ibadah yang akan digunakan oleh orang2 tak dikenal di tempat mereka.

Sampai di sini, gw masih melihat bahwa penolakan terhadap pendirian gereja sebagai reaksi yang normal (dan tidak sepenuhnya rasis). Dan masih bisa mengerti - meskipun tidak ikut mendukung apalagi berperan serta aktif - dalam aksi penutupan gereja.

Nah, kalau begitu, apa dong win-win solution yang bisa ditawarkan? Apakah kalau begitu biarin aja umat non-Muslim keleleran dimana2 tanpa rumah ibadah? Apakah kita harus menghalangi mereka beribadah, hanya karena mereka tersebar di kantong2 pemukiman?

Gw terpikir satu solusi yang mungkin bizarre, tetapi bukan tak mungkin terjadi - jika pemerintah mau menjalankan tugasnya sesuai Pasal 14 ayat 3: dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Semacam ide lebih sederhana, dan lebih prakmatis, daripada jabaran opini ini.

Konsep bizarre ini gw namanya: Church Center ;-)

Iya, gw tahu bahwa kalau masing2 aliran dalam Kristen/Katholik mau bikin gerejanya sendiri2, maka pemenuhan syarat Pasal 14 ayat 2 huruf a itu sulit sekali. Apalagi Pasal 14 ayat 2 huruf b! Tetapi... jika mereka mau bersatu padu menggalang dukungan untuk membuat satu gereja saja, maka kesulitan itu dapat dikurangi (dan mudah2an berkurang secara signifikan).

Lho??? Gimana caranya bikin satu gereja??? Kan ritual ibadahnya lain2!!!

Ntar dulu... :-)

Kita bikin gedung gerejanya satu saja, tapiiiiiii....... tingkat lantainya banyak! Jadi konsepnya kayak gedung kantoran gitu. Masing2 kongregasi/aliran bisa dapat beberapa lantai. Kalau kita bisa bikin satu Church Center segede Pacific Place, atau Mal Taman Anggrek, atau Grand Indonesia, di setiap kotamadya, mosok sih problem tidak teratasi?

Lho, nanti jadinya lebih gampang dong nge-bom gereja, kalau semuanya di Church Center??

Gw pikir malah lebih sulit dong! Karena malah akan lebih mudah menjaga keamanan di satu lokasi besar daripada di beberapa lokasi terpisah. Jadi, dari segi keamanan, Church Center lebih aman.

Lha, emangnya gampang dapat tanah segede Grand Indonesia?

Yaaah... enggak sih ;-) Susah! Tanah mahal... hehehe.... Tapi, di situlah peran serta pemerintah sesuai Pasal 14 ayat 3 diperlukan. Tugas merekalah menentukan dan memfasilitasi berdirinya Church Center. Dan gw yakin pemerintah bisa melakukannya, kalau mereka mau. Kan tinggal konversi peruntukan tanah aja! Daripada tanah2 semua jadi mal, mendingan sebagian didedikasikan untuk rumah ibadah kan?

Tapiiii... kalau satu kotamadya cuma ada satu Church Center, sebagian umat akan kesulitan dong mencapainya?

Yaaah... itu memang satu masalah sih. Tapi... let's face it. Kita2 ini kalau mau ke mal, seberapa jauh juga dijabanin. Yakin bahwa umat tidak akan melakukan hal yang sama demi beribadah? Gw sih yakin, kalau keimanannya kuat, hal ini akan dilakukan. Jadi, kalau mereka tidak melakukannya, itu masalah keimanan yang gak kuat ;-)

Masih ada yang keberatan dengan usul ini?

Hmmm... mungkin ada yang mikir bahwa ini bentuk lain dari diskriminasi terhadap minoritas. Nggak adil, karena kalau Muslim bisa bikin mesjid dimana2, sementara kaum minoritas harus berada di satu lokasi. Mirip seperti ghetto jaman holocaust dulu!

Well... untuk yang ini, gw terpaksa bilang bahwa keadilan itu juga harusnya proporsional. Tidak sama rata sama rasa ;-) Gw rasa jabaran mengenai keberatan masyarakat "ketempatan" gedung yang tidak akan dipakainya juga merupakan sebentuk ketidakadilan. Sudah dibayangkan bahwa jalanan di lokasi pemukiman mereka akan lebih cepat rusak karena setidaknya seminggu sekali didatangi ratusan orang dari tempat lain?

Sebagai catatan, di negeri2 yang muslimnya bukan mayoritas, bikin mesjid juga sama susahnya kok. Bahkan di beberapa negara yang gw kunjungi, mesjid terdekat bisa jadi adanya di kota lain. Masih ingat kan, belum lama ini Hamburg menyegel sebuah mesjid? Alasan resminya sih karena dicurigai itu tempat rekrutmen Al Qaeda, tapi... kalau menurut gw sih, tangkap saja rekruternya. Nggak perlu nutup mesjidnya juga kan ;-)?

So, apa yang gw ajukan ini mungkin memang bukan yang ideal, tetapi bukan berarti diskriminasi :-) Ini sebentuk keadilan yang proporsional.

***

Konsep ini adalah konsep tatakota kedua yang gw jabarkan di blog ini. Sebelumnya, gw pernah menyinggung tentang ide bahwa motor harus dilarang atau dijadikan satu2nya transportasi ;-) Emang sih, di situ singgungannya bernada nyindir... tetapi.... setidaknya itu beberapa langkah lebih maju daripada pemerintah Jakarta yang baru sekarang2 mikirin pembatasan motor.

Kalau konsep Church Center atau derivat2nya kelak dikembangkan juga oleh pemerintah... hmmm... kayaknya gw layak ya, jadi ahli tata kota? HAHAHAHA....

---------
Credit Title:
Judul posting dimodifikasi dari bukunya Goenawan Mohammad yang berjudul "Tuhan dan Hal-hal yang Tidak Selesai". Gw merasa judulnya pas banget untuk dipinjam... karena posting ini membahas hal-hal tidak selesai yang berkaitan dengan beribadat kepada Tuhan ;-)