Monday, May 12, 2008

Rakyat GR

Menurut Kalla, jika kenaikan harga BBM batal, sama artinya dengan membatalkan kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada orang miskin. “Jadi, setiap ada demonstrasi menyatakan tak setuju (kenaikan harga BBM), sama dengan mengurangi rezeki orang miskin”

(Kompas, 8 Mei 2008, hal. 18 – dikutip oleh Dita Indah Sari pada Kompas, 12 Mei 2008, hal. 6)

Atas kutipan tersebut, Jeng Dita menuliskan pendapatnya sebagai demikian:

Dengan kata-kata itu, Wakil Presiden berniat menyampaikan kepada kita bahwa bantuan dari pemerintah hanya berhak diterima rakyat jika harga BBM diturunkan. Artinya, rakyat baru berhak dapat sesuatu dari pemerintah setelah pemerintah mengambil sesuatu dari kita.

Ini mirip dengan kebijakan tukar guling atau jual beli yang nilainya pun sama sekali tidak setara.

(Dita Indah Sari, Kompas, Senin, 12 Mei 2008, hal. 6)

Komentar Jeng Dita yang berapi2 itu kontan membuat gw senyum2 sendiri. Jeng Dita terlalu lugu ah.. hehehe.. atau lucu? Mosok yang begini dibilang tukar guling? Tukar guling itu bukannya kalo seseorang menukar sesuatu milik-NYA dengan sesuatu milik pihak LAIN? Lha.. dalam kasus ini, pemerintah kan cuma mengalihkan hak (milik) rakyat yang satu untuk rakyat yg lain? Lebih cocok kalau dibilang kebijakan “tukar guling tetangga”.. hehehe.. wong yg ditukar gulingnya bukan guling sendiri ;-)

Dan.. menurut gw sih Jeng Dita terlalu keras menilai pemerintah. Jangan antipati terhadap pemerintah gitu, dong Jeng ;-) Pemerintah kan hanya mencoba mewujudkan identitas bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang gemar bergotong-royong. Juga.. pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia ini adalah contoh terbaik mengenai “demokrasi”. Jeng Dita tahu, kan, arti demokrasi? Itu lho.. “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

Dari kecil kan kita sudah diajari melalui beberapa pelajaran seperti PMP, PSPB, PPKn, dll tentang betapa komunalnya masyarakat kita. Bagaimana kalau ada tetangga butuh bantuan, baik karena mengalami musibah atau karena mau punya hajat, maka masyarakat sekitar akan berbondong2 membantu? Nyumbang sebisanya; yang punya duit nyumbang duit, yg enggak ya nyumbang tenaga. Konon, katanya, di kota2 besar nilai gotong royong ini mulai luntur. Makanya.. nggak salah kan, kalau pemerintah ingin mengembalikan kepribadian bangsa yang baik ini?

Makanya.. trend-nya jelas bahwa untuk segala masalah yang terjadi pada rakyat, yang bisa – dan harus membantu – adalah rakyat juga. Bukan pemerintah ;-) Kan kita gemar bergotong-royong, toh?

Jadi.. jangan heran, kalau secara tidak langsung rakyat juga yang harus membayar kerugian material korban lumpur Lapindo. Dengan dinyatakannya bahwa pemerintah yang harus membayar ganti rugi pada korban lumpur Lapindo, secara tidak langsung rakyat mesti gotong royong juga. Harus makin rajin bayar pajak.. kan pajak itu salah satu komponen pendapatan negara? Jadi, itu salah satu komponen yang bakal dipotong untuk membantu korban lumpur Lapindo juga ;-). Lapindo-nya sih bisa angkat tangan dengan alasan mereka sudah cukup membantu. Selanjutnya.. ya terserah rakyat ;-)

Jangan heran juga kalau sekarang Pak Wapres ngomong begitu. Kan.. kalau ada rakyat yg miskin, yang harus bantu rakyat juga? Gotong royong kan ;-)? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ingat? Jadi, untuk mengurangi kemiskinan rakyat, kenikmatan sebagian rakyat yang lain harus dipangkas. Bagaimana rakyat yg dipangkas kenikmatannya itu bisa survive, itu mah urusan rakyat sendiri. Bukan urusan pemerintah ;-)

Kita mau teriak2, protes ke pemerintah, dan menuntut bahwa KITA harus bersama2 menanggungi masalah ini? Hmm.. pernah dengar bahasa gaulnya ABG yg marak beberapa waktu lalu? Yang gini lho, Jeng, bunyinya:

Kita? Elo aja kaleee..., gw enggak!

Hehehe.. bahasa gaul yang itu, gw rasa, diilhami oleh jawaban pemerintah kalau rakyat menuntut apa2 dari pemerintah. Pemerintah dan rakyat itu tidak satu cluster. Pemerintah adalah “Kami”, bukan “Kita”. Mungkin, pemerintah itu belum sempat baca disertasinya Pak Fuad: “Kita dan Kami, The Basic Modes of Togetherness”. Sayang, padahal disertasi itu dibuat tahun 1971, setahun sebelum gw lahir. Tapi mungkin pemerintah terlalu sibuk kali ya.. jadi nggak sempat baca2 yang beginian ;-)

Tapi makasih lho, Jeng Dita, udah repot2 buang napas untuk menulis tentang ini ;-) Setidaknya, itu menjadi emotional push buat gw yg mengingatkan kembali akan logika gotong royong. Dan akhirnya.. setelah berpuluh2 tahun, gw jadi “mendapat pencerahan” tentang apa gunanya segala pelajaran PMP, PSPB, PPKn, plus masa2 sulit mesti menghafalkan “36 Butir Pancasila” dan ikut penataran P4 berkali2: semuanya itu untuk mempersiapkan mental kita kalau nggak berhasil meniti karir cemerlang sebagai pejabat ;-).

Iya, dengan segala pelajaran itu, kalau kita hanya mampu jadi rakyat biasa, setidaknya mental kita sudah cukup kuat untuk menerima bahwa kita – dan hanya kita – yang harus menyelesaikan masalah rakyat sendiri. Karena kita adalah negara demokrasi, dimana segalahnya adalah “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Kita adalah rakyat GR, alias rakyat gotong royong ;-)

Anyway.. sekarang udah bulan Mei ya? Tahun pajak sudah berlalu Maret lalu. Cuma sekedar mengingatkan.. sudahkah Anda semua bayar pajak? Hayoo.. jangan pada nunggak pajak lho! Kasihan saudara2 kita yang lebih miskin ;-) Dari pajak yang kita bayarkan, insya Allah, kalau ada “sisanya”, bisa dipakai untuk meningkatkan harkat hidup mereka yg lebih membutuhkan.

Kita harus gotong royong, kan ;-) Kalau bukan kita, siapa lagi yg peduli? Camkan itu ;-)