Wednesday, October 12, 2005

Hanya Tukang Ban yg boleh Quick Solution

Satu juta KK terpaksa dikoreksi dari daftar penerima subsidi tunai dana kompensasi kenaikan BBM. Maklum, selama ini BPS tidak punya data tentang KK mana saja yang termasuk keluarga miskin.

Kompas, tiga hari yg lalu

 

Walapun mereka termasuk keluarga miskin, namun mereka tidak bisa dimasukkan dalam daftar penerima subsidi tunai dana kompensasi kenaikan BBM karena tidak memiliki KTP Jakarta

Kompas, kemarin

 

Pemerintah mengalami kesulitan mendata calon penerima subsidi tunai dana kompensasi kenaikan BBM. Pasalnya banyak petugas yang berasal dari aparat kemasyarakatan mendaftarkan keluarga atau kenalannya sendiri walaupun tidak termasuk keluarga miskin, di samping masih adanya warga yang merasa malu jika dikategorikan keluarga miskin.

Pemerintah mengakui bahwa mereka terpaksa dibantu aparat masyarakat, karena sejauh ini mereka baru memiliki sekitar 200 petugas, dari kebutuhan ideal 4,000 petugas

95.9FM, tadi malam

 

Baru sekitar 15% dana kompensasi kenaikan BBM yang dapat dicairkan untuk digunakan sebagai subsidi tunai.

Kompas, tadi pagi

 

Heran ya, setelah bertahun2 dan berbagai kejadian, tetap saja pemerintah tidak belajar bahwa yang diperlukan adalah problem solving, bukan quick solution.  Dan problem solving itu harus selalu dimulai dengan identifikasi masalah, lantas dilanjutkan dengan strategi penyelesaian masalah yg mencakup antisipasi terhadap berbagai kemungkinan.

Dalam kasus BBM ini, menurut gw sih yg harus ditelaah dulu adalah kenapa kita sampai membutuhkan BBM sebanyak itu. Kalau butuh BBM-nya banyak, dan gak bisa menyediakan BBM sendiri, ya tentu saja subsidi yg harus diberikan negara jadi banyak. Nah, itu dulu lah yg harus dicari tahu kenapa butuhnya sampai sebanyak itu, kenapa semua orang merasa harus pakai mobil sendiri, kenapa banyak banget orang yg butuh minyak tanah. Nah, itu dulu dipikirin, dan cari strategi pemecahannya. Kalau itu terpecahkan, otomatis penggunaan BBM berkurang, dan pemerintah gak perlu subsidi banyak2 kok.

Bukan malah bikin quick solution naikin harga BBM dan memberi isapan jempol bahwa dana kompensasinya bakal dijadikan subsidi tunai Rp 100,ooo per bulan ke rakyat miskin tanpa tahu jumlah rakyat miskinnya ada berapa.  Apalagi ternyata petugas pendataannya kurang banget, dan budaya KKN belum hilang. Piye to, udah sempat bikin iklan banyak2, tapi yg essential malah belum dipikirin. Sekarang bingung sendiri to? Mana para oposisi udah teriak2 impeachment lagi, tambah panik deh!

Ini mah logikanya bener2 seperti tukang tambal ban. Pokoknya ada ban bocor mah tambal aja, gityu, ntar kalo dipakai sehari dua hari bocor lagi ya ditambal lagi.  Ya maklumlah kalo dia nggak bisa mikir bahwa mau ditambal tiap hari, kalo batu tajam yg ada di jalanan nggak dibuang, ya tiap hari aja tuh ban bakal bocor lagi, dan bocor lagi, sehingga suatu hari ban yg sudah babak bundas itu nggak bisa dipakai lagi. Mogok deh tuh kendaraan :-p

Nah, emang sekarang pemerintah mau jadi tukang tambal ban? Kalo nggak mau, ya mulailah pakai problem solving. Karena hanya tukang tambal ban yg boleh bikin quick solution doang.